WhatsApp Facebook Google+ Twitter BBM

Serena Francis: Anggaran 2027 Harus Beri Manfaat Nyata dan Merata bagi Warga

Metronttdewa.com 19-11-2026 || 17:18:25

Wakil Walikota, Serena Francis sedang menyampaikan Tanggapan Wali Kota Kupang atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Pengantar Nota Keuangan RAPBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna Ke-10 Masa Sidang I Tahun 2026/2027 DPRD Kota Kupang, Rabu (18/11/2026) malam.

Metronewsntt.com, ​Kupang— Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis., menegaskan bahwa setiap kebijakan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus menghadirkan manfaat nyata dan merata bagi masyarakat. 

Penegasan ini disampaikan  melalui Tanggapan Wali Kota Kupang atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Pengantar Nota Keuangan RAPBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna Ke-10 Masa Sidang I Tahun 2026/2027 DPRD Kota Kupang, Rabu (18/11/2026) malam.

​Menurut Serena, arah kebijakan RAPBD 2027 dirancang agar lebih dekat dengan kebutuhan warga dan mendorong pemerataan pembangunan. Salah satu program unggulan yang menjadi sorotan adalah rencana alokasi Rp500 juta per kelurahan sebagai instrumen untuk menjawab aspirasi dan persoalan warga secara langsung.

​Dalam penyusunannya, RAPBD 2027 menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan prinsip money follows program—yakni mengarahkan belanja daerah secara tepat sasaran pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. 

Terkait skema Rp500 juta per kelurahan, Pemerintah Kota Kupang menyambut baik masukan DPRD agar penyalurannya mempertimbangkan luas wilayah kelurahan, jumlah dan kepadatan penduduk, serta tingkat urgensi kebutuhan warga. Usulan hasil Musrenbang kelurahan akan melalui verifikasi berjenjang, disertai pendampingan administrasi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program.

​Di sisi lain, penyesuaian postur RAPBD 2027 dilakukan setelah terbitnya rincian resmi alokasi Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat agar perencanaan tetap realistis sesuai kemampuan fiskal daerah. Serena menekankan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan dasar, sehingga Pemkot Kupang akan mengoptimalkan efisiensi belanja rutin nonprioritas untuk menjaga ruang anggaran bagi pembangunan prioritas.

​Untuk memperkuat kemandirian fiskal, Pemkot Kupang mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, pemutakhiran data wajib pajak, perluasan pembayaran digital lewat QRIS, pemasangan tapping box, penataan parkir, optimalisasi aset daerah, serta penertiban perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

​Pada sisi belanja, RAPBD 2027 dipusatkan pada tujuh prioritas pembangunan: pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengendalian banjir, persampahan, penanganan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, serta peningkatan pelayanan publik.(mnt)


Baca juga :

Related Post